Pemberantasan

Pencegahan & Pemberdayaan Masyarakat

Terkini


Selasa, 17 Maret 2020

Hurri: Test Urine adalah Langkah Deteksi Dini

Implementasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN dan Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi kegiatan P4GN bahwa selain dari Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD untuk melaksanakan kegiatan P4GN instansi swasta juga diwajibkan. Salah satu kegiatan penting yang dilakukan adalah Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika berupa Test Urine. Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima AKBP Hurri Nugroho, S.H., M.H saat memberikan sambutan pada kegiatan test urine personil Kejaksaan Negeri Dompu (Senin, 16 Maret 2020).

Acara ini digelar di Kantor Kejaksaan Negeri Dompu dan diikuti oleh seluruh Personil Kejari Dompu, mulai dari Kajari, para Jaksa hingga Security.

Kepala Kejaksaan Negeri Dompu Edhi Nursapto, S.H menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak BNNK BIMA yang sudah bersedia hadir Di Dompu lebih khusus di Kantor Kejari Dompu guna melakukan deteksi dini test urine terhadap personil Kejari Dompu. Dikatannya bahwa sesungguhnya test urine ini dilaksnakan sesuai dengan arahan Kajati NTB bahwa seluruh jajaran di daerah wajib melaksanakan kegiatan P4GN terutama test urine. Dirinya berharap seluruh personil Kejari Dompu tidak ada yang menyalahgunakan narkoba, sebagai aparat penegak hukum dan keadilan kita harus bersih dari penyalahgunaan narkoba, ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima AKBP Hurri Nugroho, S.H, M.H mengatakan bahwa sesungguhnya test urine dilaksnakan bukanlah untuk menjudge seseorang, akan tetapi merupakan suatu upaya pemerintah mendeteksi dini penyelahgunaan narkoba di suatu instansi. Manakala ada yang terlanjur menyalahgunakan narkoba maka kami kembalikan kepada pimpinan masing-masing apakah akan diambil tindakan administratif atau akan diarahkan mengikuti program rehabilitasi gratis di kantor BNNK BIMA, tutupnya.

Sebelum pelaksanaan test urine selanjutnya Dibacakan SOP dan cara pelaksanaan test urine oleh Plt. Kasie P2M BNNK BIMA Ardiansyah, S.E., M.M. (wahyu).


Jumat, 13 Maret 2020

Gde Sugianyar: BNNP dan BNNK adalah Koordinator P4GN Di Daerah

BNNK Bima - Demikian disampaikan oleh Kepala BNNP NTB Brigjen.Pol. Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, S.H., M.Si saat berkunjung ke kantor BNNK Bima beberapa waktu yang lalu. Menurutnya BNN sebagai leading sektor bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) adalah koordinator P4GN terlebih lagi BNNP dan BNNK yang ada di daerah harus mampu menggerakkan stakeholder terkait untuk bersama-sama mendukung kegiatan P4GN di Daerah.

Sebab Memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, tidak bisa hanya mengandalkan BNN atau kepolisian akan tetapi juga tanggung jawab pemerintah daerah. Sebab Pemerintah daerah yang memiliki wilayah geografis dan lebih memahami kultur budaya masyarakat setempat.

Disinilah peran dan fungsi BNNP dan BNNK di Daerah, intensif melakukan koordinasi dengan pemerintah Daerah setempat mulai dari eksekutif hingga legislatif.

Dijelaskan, tidak hanya dalam masalah anggaran, banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah daerah terlebih telah dikeluarkannya inpres no. 6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN dan Permendagri No.12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Secara garis besar Pemerintah Daerah dapat mengambil peran penting dalam P4GN antara lain melaksanakan test urine atau deteksi dini, melaksanakan sosialisasi P4GN, membentuk satgas anti narkoba, penyusunan peraturan daerah mengenai P4GN juga meningkatkan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis bagi penyalahguna nakroba. (wahyu).

#bnnkbima#stopnarkoba#tolaknarkoba


Sabtu, 7 Maret 2020

Wagub: NTB Perang Terhadap Narkoba.

BNNK Bima - Untuk memerangi narkoba tidak bisa diletakkan pada tanggung jawab satu pihak saja,  Tidak bisa pemerintah atau BNN saja. Akan tetapi menjadi tanggun jawab kita bersama. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, pada saat memberikan sambutan sekaligus melaunching 10 Desa/Kelurahan Provinsi NTB yang laksanakan di Lapangan Manggemaci Kota Bima.

Dikatakannya bahwa untuk memerangi narkoba semua harus dimulai dari rumah yakni keluarga, kemudian sekolah, lingkungan sekitar kemudian didukung oleh aturan-aturan yang ada. Karena tanpa kesadaran kita semua maka mustahil dapat memerangi narkoba, karena narkoba ini gerakannya sangat dahsyat dan akibanya sangat luar biasa menghancurkan generasi, makanya kita butuh bergandengan tangan semua, harapnya.

Dirinya mengingatkan kepada pelajar, bahwa masa depannya ada di pundak masing-masing. Tergantung bagaimana kalian mengisi di masa muda ini. Bila ingin menjadi orang yang sukses dan berhasil yang membanggakan orang tua maka mulailah dari sekarang sayangi diri kalian, jangan cepat percaya pada orang yang sekiranya akan mencelakakan diri, bentengi diri dengan agama, dekatkan diri dengan Allah, selalu berdoá, jangan pernah meninggalkan sholat, rajin belajar cintai orang tua, dengarkan nasehat orang tua dan guru disekolah, insyaallah allah akan memudahkan jalan mencapai kesuksesan.

Rohmi juga memberi semangat kepada para pelajar, bahwa Kalianlah yang akan memimpin negeri ini ke depan, kalianlah yang akan memimpin provinsi, Kabupaten dan Kota ini ke depan. Kalian harus sehat, harus jauh lebih hebat dari kami-kami yang sekarang ini. Untuk bisa menjadi generasi yang jauh lebih hebat dari sekarang syaratnya diantaranya kalian harus jauh dari yang namanya narkoba.

Dirinya juga mengingatkan kepada guru disekolah agar jangan menganggap enteng ancaman narkoba, bentengi sekolah dengan edukasi anti narkoba secara terus menerus. Di dalam kelas sebelum mulai pelajaran jangan lupa selalu ingatkan anak-anak kita, usahakan lingkungan sekolah bersih. Peran kepala sekolah dan guru sangat besar. Jangan biarkan sekolah terkontaminasi oleh pengedar atau apapun namanya dalam bentuk yang paling sederhana atau yang tampak lakukan hal yang sungguh-sungguh tegas. Jika ada kita temukan di sekolah kita terindikasi ada pengedar, tidak ada kompromi segera langsung hubungi pihak berwajib untuk bisa ditangani dengan secepatnya, jaga sekolah kita karena masa depan anak-anak ada di tangan kita.

Dirinya sangat berharap kepada kepala sekolah, dan guru dari jenjang SD hingga perguruan tinggi semua kita bersama-sama, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama tuan guru mari kita dakwahkan, mari kita sampaikan di setiap khotbah kita jangan pernah lupa mengingatkan orang tua, masyarakat semua untuk hati-hati, kita perangi narkoba bersama-sama. Jangan bosan mendakwahkan, karena hal ini sangat penting. Jangan sampai kita nafikkan karena kita yang akan menyesal di kemudian hari, tegasnya.

Pemerintah Provinsi NTB memandang ini menjadi hal yang prioritas, sehingga kita mendorong  program-program sebagai fasilitator, jangan sampai narkoba begitu mudah masuk ke generasi kita, ada program revitalisasi posyandu, kita ingin  posyandu yang  tersebar di setiap dusun di seluruh NTB  menjadi posyandu keluarga yang mulanya melayani bayi dan ibu hamil, ke depan seluruh posyandu ini akan melayani seluruh masyarakat dusun, dari bayi sampai lansia. Sehingga seluruh permasalahan kesehatan maupun sosial bisa kita lakukan promotiv preventifnya selain sekolah juga melalui posyandu. Sehingga Melalui posyandu kita bisa melakukan edukasi-edukasi anti narkoba secara intens. Sehinga diharapkan posyandu menjadi garda terdepan untuk memproteksi masalah sosial dan kesehatan.

Wagub juga mengajak para pelajar apabila ada teman-temannya yang sudah terindikasi menyalahgunakan narkoba agar segera di rangkul, ajak dia untuk mengikuti rehabilitasi. Semua kita harus membuka mata membuka telinga untuk melihat hal-hal yang kira-kira ada indikasi cepat ambil tindakan, sehingga kita tidak menyesal di kemudian hari. Sekali lagi NTB PERANG TERHADAP NARKOBA. Tutupnya.

Usai memberikan sambutan, Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd didampingi oleh tamu undangan membuka tirai Launching Desa Bersinar Provinsi NTB Tahun 2020 sembari berharap semoga ditetapkannya Desa Bersinar di tahun 2020 akan membawa dampak positif terutama dapat menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di NTB, sehingga Cita-cita NTB Gemilang, NTB Bersih Narkoba bisa terwujud.(wahyu).

#bnnkbima#stopnarkoba#Tolaknarkoba 


Sabtu, 7 Maret 2020

Gde Sugianyar: BNN Tegas Terhadap Bandar, Humanis Kepada Penyalahguna

BNNK Bima - Demikian disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat (BNNP NTB) Brigjen.Pol. Drs.Gde Sugianyar Dwi Putra, S.H, MS.i saat memberikan sambutan pada kegiatan Launching 10 Desa/Kelurahan Bersinar Provinsi NTB yang dipusatkan di Lapangan Manggemaci Kelurahan Monggonao Kota Bima.

Hal ini disampaikan dikarenakan adanya kesalahan perspepsi di masyarakat bahwa yang namanya penyalahguna narkoba akan dipenjara. Namun sesungguhnya penyalahguna berhak untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. Jangan takut untuk dirahabilitasi, bila datang sendiri ke kantor BNN pertama penyalahguna tidak dipenjara, ke dua biayanya gratis, ke tiga privasi dijamin dan yang ke empat hak untuk belajar, untuk kuliah tidak akan hilang. Bahkan pihak sekolah tidak mengetahui bila ada anak didiknya yang sedang menjalani proses rehabilitasi. Oleh karena itu kami mengajak bila ada keluarga atau saudara di lingkungan kita segera ajak rehabilitasi, segera obati. Karena penyalahguna narkoba bukanlah aib, sebab mereka adalah orang yang sakit yang harus diobati, harapnya.

Dikatakannya, terkait dengan Bandar Narkoba, bahwa sesungguhnya BNNP NTB dan jajaran, Pihak kepolisian tidak akan tinggal diam. Ditahun 2019 yang lalu saja BNNP NTB bekerjasama dengan Polri berhasil mengamankan Barang Bukti Berupa Shabu sebanyak 6 kilogram yang bila diuangkan bisa mencapai 12 milyar. Akan tetapi bukan nilai rupiah yang kita sayangkan, akan tetapi dari Shabu sebanyak 6 kilogram tersebut BNNP NTB beserta seluruh jajaran sudah menyelamatkan sekitar 36.000 anak bangsa, karena untuk 1 kilogram shabu bisa disalahgunakan oleh sekitar 6000 anak bangsa, terangnya. Oleh karena itu BNNP NTB sangat tegas terhadap Bandar dan Humanis Kepada Penyalahguna. Sehingga tidak dijadikan satu antara pengedar, antara bandar dengan penyalahguna yang merupakan korban.

Gde sugianyar juga mengapresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTB, Para Bupati dan Walikota se NTB karena telah memberikan perhatiannya, karena desa adalah garda terdepan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Dengan Kepala Desa/Lurah, dengan Babinkamtibmas, Babinsa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat diharapkan di Desa menjadi Lini terdepan untuk melakukan upaya P4GN. Bersama-sama berninergi dengan program pemerintah antara lain program posyandu, zero waste, program bela negara dan lainnya sehingga semua bisa memahami bahwa narkoba adalah musuh bersama.

Gde juga mengingatkan, bahwa di narkoba hanya ada “One Way Ticket”atau tiket sekali jalan. Yaitu pilihannya mati, penjara ataupun rehabilitasi seumur hidupnya tidak akan bisa sembuh akan tetapi hanya pulih. Sehingga keinginannya untuk memakai narkoba kembali akan selalu ada. Sebab itulah dibutuhkan program pascarehabilitasi untuk merangkul dan mengarahkan para penyalahguna yang sudah menyelesaikan program rehabilitasi, tutupnya. (wahyu).

#bnnkbima#stopnarkoba#tolaknarkoba


Sabtu, 7 Maret 2020

Walikota Bima: Lawan Narkoba dengan Perkuat “Pertahanan” Dalam Keluarga

BNNK Bima - Hal ini disampaikan oleh Walikota Bima saat memberikan sambutan pada Launching 10 Desa/Kelurahan Bersinar di Provinsi NTB Tahun 2020 yang dipusatkan di Lapangan Manggemaci Kelurahan Monggonao Kota Bima (Jumát 6 Maret 2020).

Menurutnya untuk melawan narkoba perlu memperkuat pertahanan di dalam lingkungan keluarga, tanpa adanya penguatan ini maka narkoba akan mampu merambah ke mana saja. Dirinya meminta kepada aparat Penegak hukum juga harus tanpa pandang bulu dalam menegakkan hukum terhadap bandar, penegak hukum harus mampu mengidentifikasi, melacak siapa pengedar sesungguhnya dan harus diidentifikasi secara dini, para ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat pun juga perlu dilibatkan.

Lutfi berharap  kepada kelurahan yang ditetapkan menjadi kelurahan bersinar mampu mempertahankan predikat bersih narkoba. Walikota berharap seluruh kelurahan di wilayah Kota Bima bisa bersih dan terbebas dari narkoba, sebab narkoba tidak saja berdampak pada pengguna akan tetapi  juga akan berdampak bagi orang di sekitar. Oleh karena itu kita harus pandai memilih teman. Pertahanan keluarga menjadi sangat penting dalam upaya menangkal bahaya narkoba. Penanganan serius juga sangat penting dari Pemerintah, di daerah harus ada pusat rehabilitasi yang dibangun di daerah kota bima.

Lutfi juga menyinggung adanya generasi yang teralinasi, generasi yang tidak punya cita-cita karena mungkin system pendidikan yang perlu dibenahi atau masyarakat yang sudah tidak berpikir lagi tentang komunitas yang lebih baik. Makanya narkoba tidak hanya lapisan atas, menengah tapi juga lapisan bawah. Dengan dijualnya narkoba dengan harga yang murah sementara masyarakat tidak tau dampaknya buruk dari narkoba. Oleh karena itu perlu sosialisasi di kantong-kantong  teridentifikasi sangat kuat peredaran narkoba. Diharapkan masyarakat akan mampu memahami bahaya narkoba dan dampak hukum bila menggunakan narkoba, tutupnya. (wahyu).

#bnnkbima#tolaknarkoba#stopnarkoba


Senin, 5 Agustus 2019

Hurri: Pemda juga “wajib” berperan aktif dalam P4GN

Memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, tidak bisa hanya mengandalkan BNN atau kepolisian akan tetapi juga tanggung jawab pemerintah daerah. Sebab Pemerintah daerah yang memiliki wilayah geografis dan lebih memahami kultur budaya masyarakat setempat. Berangkat dari hal itu, (senin, 5 Agustus 2018) diruang kerjanya, Kepala baru BNNK Bima Hurri Nugroho, SH, MH akan semakin mengintensifkan koordinasi dengan tiga daerah yakni Pemerintah Derah Kabupaten Bima, Pemerintah Kota Bima dan Pemda.Dompu. Selain mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Saya juga akan bersilaturahmi ke stakeholder terkait dan juga BUMN serta perusahaan swasta untuk meminta dukungan terkait dengan kegiatan P4GN.jelasnya. Dijelaskan, tidak hanya dalam masalah anggaran, banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah daerah terlebih telah dikeluarkannya inpres no. 6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN dan Permendagri No.12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Jadi secara garis besar selain melaksanakan test urine atau deteksi dini, melaksanakan sosialisasi P4GN, membentuk satgas anti narkoba, penyusunan peraturan daerah mengenai P4GN juga meningkatkan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis dimana dalam pelaksanaannya akan dimonitoring maupun dievaluasi oleh Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota.jelasnya.(wahyu)

#stopnarkoba


Selasa, 6 Agustus 2019

Mari gaungkan hastag #stopnarkoba

Kepala BNNK BIMA Hurri Nugroho, SH, MH mengajak seluruh masyarakat Kabupaten/Kota Bima dan Dompu untuk menggaungkan hastag #stopnarkoba. Pesan tersebut disampaikan Hurri saat meninjau persiapan Pameran Pembangunan Kota Bima tahun 2019 stand BNNK Bima di lapangan sera suba Kota Bima (selasa, 6 agustus 2019).

Menurut Hurri salah satu cara sederhana untuk mengkampanyekan melawan narkoba adalah melalui media sosial seperti Facebook, Twitter dan instagram. Terlebih di era digital sekarang ini hampir semua kalangan dari anak hingga Orang tua tentu saja sudah memiliki Handphone. Oleh Karena itu Hurri mengajak seluruh elemen memaksimalkan upaya kampanye melawan narkoba melalui media sosial, harapnya.

BNNK BIMA melalui momentum pameran pembangunan Kota Bima tahun 2019 mengadakan Lomba Selfi berhadiah. Para pengunjung stand BNNK Bima bisa ikut serta mengkampanyekan hastag #stopnarkoba dengan cara selfie dengan gaya apa saja namun harus di dalam atau depan stand BNNK Bima. Setelah itu diupload ke Facebook dan membuat caption yang bertema melawan narkoba kemudian membuat hastag #stopnarkoba dan #bnnkbima. Foto yang terbanyak like oleh temannya difacebook akan mendapatkan hadiah berupa satu unit sepeda. Pengumuman pemenang akan diumumkan pada hari terakhir pameran pada Hari Jum'at 9 agustus 2019.

Mari berperan aktif dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan Narkoba, tak perlu melawan dengan mengangkat senjata namun cukup mainkan jempol di HP kita dengan mengetik hastag #stopnarkoba.

Kita berharap gerakan ini berefek Viral sehingga masyarakat bisa mengetahui bahwa negara kita dalam keadaan darurat narkoba, harapnya.(wahyu)

#stopnarkoba


Selasa, 24 September 2019

Meski Baru Dua Tahun, Tapi Sudah Berkualitas

BNNK BIMA - Demikian disampaikan oleh Kasubdit Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (PLRIP) BNN RI Ibu Kombes.Pol. Sri Bardiyati saat melakukan kunjungan ke BNNK Bima guna memberikan penilaian pada pelaksanaan layanan Rehabilitasi bagi klien rehabilitasi di Klinik Pratama BNNK Bima. Meski baru beroperasi dua tahun namun sudah memberikan layanan berkualitas.

Keberadaan klinik dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat menjadi sarana yang paling dibutuhkan saat ini. Selain puskesmas dan rumah sakit yang memberikan layanan medis dasar maupun spesialis juga terdapat klinik pratama yang memberikan layanan kesehatan dasar. Salah satunya adalah klinik Pratama BNNK Bima.

Dalam praktek kesehariannya Klinik Pratama BNNK Bima melayani rawat jalan pasien rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba.  Sejak beroperasi 2 tahun yang lalu hingga sekarang klinik pratama BNNK Bima telah melayani lebih dari 70 orang klien rehabilitasi. Selain itu, Klinik Pratama BNNK Bima juga melayani pembuatan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN).

Usia 2 tahun tentu saja masih terlalu muda bagi Klinik Pratama BNNK Bima. Meski dengan keterbatasan sarana dan prasarana maupun kekurangan tenaga perawat, Klinik Pratama BNNK Bima selalu berusaha memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang sudah terlanjur menyalahgunakan narkoba secara gratis.

Baca Juga : Klinik Pratama BNNK Bima Resmi Beroperasi

Pada tahun 2019 ini Klinik Pratama BNNK Bima dikunjungi oleh Kasubdit Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (PLRIP) BNN RI yaitu Ibu Kombes.Pol. Sri Bardiyati guna menilai pelaksanaan layanan yang diberikan oleh Klinik Pratama BNNK Bima, mulai dari manajemen, SDM, fasilitas atau sarana dan prasarana,  kecepatan dan ketepatan layanan hingga kenyamanan klien. (wahyu)

#bnnkbima

#stopnarkoba

#tolaknarkoba


Rabu, 2 Oktober 2019

Gelar Rakor, BNNK Bima Hadirkan Kepala OPD Terkait

BNNK BIMA - Guna menyatukan persepsi dan meningkatkan peran aktif dan kepedulian terhadap permasalahan narkoba, terjalinnya komunikasi, koordinasi dan jejaring kerja bersama stakeholder, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima mengadakan Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di Instansi Pemerintah Rabu (2/10/2019). Selain dihadiri oleh kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten dan Kota Bima Rakor ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten dan Kota Bima.

Rapat Koordinasi dibuka langsung oleh Kepala BNNK Bima Hurri Nugroho. Dalam sambutannya mengatakan bahwa untuk manangani permasalahan narkoba dibutuhkan kerjasama dan peran serta seluruh elemen, bukan tugas BNN, kepolisian atau TNI saja.

Menurutnya, sesuai Inpres Nomor 6 tahun 2018 dan Permendagri Nomor 12 tahun 2019 Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam upaya P4GN seperti Sosialisasi, Membentuk Satgas, Deregulasi dan melakukan Test Urine kepada seluruh ASN. Harapnya.

Baca Juga: Hurri: Pemda juga “wajib” berperan aktif dalam P4GN

Lebih lanjut, Hurri menjelaskan bahwa peredaran narkoba ini seperti teori ekonomi, apabila ada permintaan atau kebutuhan maka suplay barang akan tetap ada. Oleh karena itu perlu kerjasama dalam penanganannya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Kota Bima menyampaikan apresiasi terhadap tugas dan peran BNNK Bima yang sudah melakukan sosialisasi P4GN di wilayah kota bima, baik di sekolah-sekolah maupun di tingkat masyarakat. Dari segi kebijakan, Sebagai Wakil Rakyat yang baru saja dilantik, kedepannya di tahun 2020 DPRD Kota Bima telah menganggarkan anggaran untuk kegiatan P4GN, tutupnya.


Senin, 7 Oktober 2019

Hurri: Jadikan SKHPN Salah Satu Syarat Rektrutmen Karyawan

BNNK Bima - Usai menggelar Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di Instansi Pemerintah dan Lingkungan Pendidikan kini giliran BUMN dan Swasta yang dihadirkan oleh BNNK Bima, Senin 7 Oktober 2019 di Hotel Marina Kota Bima. Sejumlah Pimpinan BUMN dan pekerja swasta turut hadir pada Rakor kali ini, seperti Bank BRI, BNI, BANK NTB Syari'ah, Kantor Pos, BPJS dan sejumlah perusahaan jasa ekspedisi di Bima. Tujuan diadakannya Rakor ini adalah untuk menyatukan persepsi dan meningkatkan peran aktif dan kepedulian terhadap permasalahan narkoba.

Baca juga: Gelar Rakor, BNNK Bima Hadirkan Kepala OPD Terkai

Baca Juga: Ini Usulan Kepala Sekolah Untuk Program P4GN

Kepala BNNK Bima Hurri Nugroho, SH, MH dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama BNN  menyatukan langkah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sebab mau tidak mau sebagaimana instansi pemerintah ataupun pendidikan, BUMN dan swastapun juga harus berperan aktif. Jika selama ini pihak perbankan sudah membantu dalam hal materi seperti memberikan doorprize pada kegiatan BNN, sekaranglah saatnya menunjukkan aksinya terutama di internal masing-masing. Misalkan saja dalam melakukan rekrutmen pegawai maka bisa disyaratkan kepada pelamar atau calon karyawan untuk melampirkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN), harapnya.

Hurri juga menjelaskan bahwa dengan adanya Inpres Nomor 6 tahun 2018 dan Permendagri Nomor 12 tahun 2019 menjadi landasan bagi kita untuk menyelenggarakan kegiatan P4GN, minimal dilingkungan instansi masing-masing seperti sosialisasi dan test urine. (wahyu)

#bnnkbima

#tolaknarkoba

#stopnarkoba


Terkini


Jumat, 6 Desember 2019

Press Release Akhir Tahun 2019

BNNK Bima - Press Release dipimpin langsung oleh Kepala BNNK Bima AKBP Hurri Nugroho, SH, MH didampingi oleh Kasubag. Umum Ferry Priyanto, S.Sos, MM, Kasie Rehabilitasi Arrasyidun, S.Psi, dan Personil P2M Ardiansyah, SE, MM.

- Sejumlah program kegiatan sepanjang tahun 2019 paparkan antara lain: - memaparkan berbagai hal terkait dengan program kerja dan upaya yang telah dilakukan selama mulai dari tes urine, sosialisasi Narkoba di berbagai instansi pemerintah dan lembaga pendidikan hingga soal pasien atau klien Narkoba yang tengah direhabilitasi. - Kepala BNNK Bima menegaskan bahwa tanggungjawab pemberantasan Narkoba bukanlah menjadi tanggungjawabnya BNN semata, melainkan menjadi tanggungjawab semua pihak termasuk media massa. - Sementara itu, Kasi Rehabilitasi Arrasyidun, S.Psi menjelaskan bahwa tercatat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini pasien rehab Voluntary (Sukarela) Narkoba yang di tangani oleh BNNK Bima tiga daerah yaitu berjumlah total 160 klien. - Dari total jumlah klien tersebut berdasarkan runutan tahunnya yakni 41 klien tahun 2017 kemudian 68 klien tahun 2018 dan 51 klien tahun 2019. "Sementara untuk klien rehabilitasi wajib rehab atau compulsary jumlah total 34 klien yakni 3 klien tahun 2017 kemudian 11 klien tahun 2018 dan 20 klien tahun 2019,". - Secara spesifik juga disampaikan tentang karateristik klien berdasarkan daerah asal penyalahguna tingkat kecamatan di tiga tahun terakhir. Untuk 5 kecamatan di Kota Bima Kecamatan Asakota ada 5 klien, Mpunda 16 klien, Rasanae Barat 31 klien, Raba 22 klien dan Rasanae Timur 1 klien. "Jumlah total 64 klien, sementara Kabupaten Bima berjumlah total 93 klien dan Dompu jumlah total 25 klien rehab," bebernya. - meski dari sisi anggaran BNNK menurun namun di sisi kualitas kerja pihaknya tetap terus optimalkan kinerja demi menyelamatkan anak bangsa yang rata rata berusia 15 hingga 35 tahun agar bebas dari ancaman zat berbahaya ini. (wahyu)


Kamis, 31 Januari 2019

Awal Tahun 2019, BNNK Bima Paparkan Rencana Kerja

BNNK BIMA - Tugas berat akan dilaksanakan oleh BNNK Bima di tahun 2019. betapa tidak pemerintah pusat dalam hal ini Presiden telah mengeluarkan Inpres No.6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN. Dalam Press Releasenya Kamis, 31 Januari 2019 Kepala BNNK Bima Bapak Ivanto Aritonang, sekaligus memaparkan rencana kerja BNNK Bima tahun 2019. Dimana rencana kerja tersebut BNNK Bima di tahun 2019 menitiberatkan pada Implementasi Inpres No.6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN. Tentu saja dalam hal ini akan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Bima. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pemerintah Kota Bima bersama BNNK Bima baru-baru ini menandatangani MoU P4GN sebagai wujud implementasi Inpres No.6 tahun 2018. Disamping itu juga Walikota Bima juga telah mengistruksikan kepada semua OPD untuk segera melaksanakan kegiatan sosialisasi P4GN dilingkungan kerja masing-masing dan segera membentuk Satgas Anti Narkoba. Adapun berkaitan dengan pelaksanaan test urine, mengingat membutuhkan biaya maka akan dikembalikan ke satker masing-masing. (wahyu).

#bnnkbima

#stopnarkoba

#tolaknarkoba


Jumat, 6 Desember 2019

Press Release Akhir Tahun 2019

BNNK Bima - Press Release dipimpin langsung oleh Kepala BNNK Bima AKBP Hurri Nugroho, SH, MH didampingi oleh Kasubag. Umum Ferry Priyanto, S.Sos, MM, Kasie Rehabilitasi Arrasyidun, S.Psi, dan Personil P2M Ardiansyah, SE, MM.

- Sejumlah program kegiatan sepanjang tahun 2019 paparkan antara lain: - memaparkan berbagai hal terkait dengan program kerja dan upaya yang telah dilakukan selama mulai dari tes urine, sosialisasi Narkoba di berbagai instansi pemerintah dan lembaga pendidikan hingga soal pasien atau klien Narkoba yang tengah direhabilitasi. - Kepala BNNK Bima menegaskan bahwa tanggungjawab pemberantasan Narkoba bukanlah menjadi tanggungjawabnya BNN semata, melainkan menjadi tanggungjawab semua pihak termasuk media massa. - Sementara itu, Kasi Rehabilitasi Arrasyidun, S.Psi menjelaskan bahwa tercatat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini pasien rehab Voluntary (Sukarela) Narkoba yang di tangani oleh BNNK Bima tiga daerah yaitu berjumlah total 160 klien. - Dari total jumlah klien tersebut berdasarkan runutan tahunnya yakni 41 klien tahun 2017 kemudian 68 klien tahun 2018 dan 51 klien tahun 2019. "Sementara untuk klien rehabilitasi wajib rehab atau compulsary jumlah total 34 klien yakni 3 klien tahun 2017 kemudian 11 klien tahun 2018 dan 20 klien tahun 2019,". - Secara spesifik juga disampaikan tentang karateristik klien berdasarkan daerah asal penyalahguna tingkat kecamatan di tiga tahun terakhir. Untuk 5 kecamatan di Kota Bima Kecamatan Asakota ada 5 klien, Mpunda 16 klien, Rasanae Barat 31 klien, Raba 22 klien dan Rasanae Timur 1 klien. "Jumlah total 64 klien, sementara Kabupaten Bima berjumlah total 93 klien dan Dompu jumlah total 25 klien rehab," bebernya. - meski dari sisi anggaran BNNK menurun namun di sisi kualitas kerja pihaknya tetap terus optimalkan kinerja demi menyelamatkan anak bangsa yang rata rata berusia 15 hingga 35 tahun agar bebas dari ancaman zat berbahaya ini. (wahyu)


Kamis, 31 Januari 2019

Awal Tahun 2019, BNNK Bima Paparkan Rencana Kerja

BNNK BIMA - Tugas berat akan dilaksanakan oleh BNNK Bima di tahun 2019. betapa tidak pemerintah pusat dalam hal ini Presiden telah mengeluarkan Inpres No.6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN. Dalam Press Releasenya Kamis, 31 Januari 2019 Kepala BNNK Bima Bapak Ivanto Aritonang, sekaligus memaparkan rencana kerja BNNK Bima tahun 2019. Dimana rencana kerja tersebut BNNK Bima di tahun 2019 menitiberatkan pada Implementasi Inpres No.6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN. Tentu saja dalam hal ini akan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Bima. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pemerintah Kota Bima bersama BNNK Bima baru-baru ini menandatangani MoU P4GN sebagai wujud implementasi Inpres No.6 tahun 2018. Disamping itu juga Walikota Bima juga telah mengistruksikan kepada semua OPD untuk segera melaksanakan kegiatan sosialisasi P4GN dilingkungan kerja masing-masing dan segera membentuk Satgas Anti Narkoba. Adapun berkaitan dengan pelaksanaan test urine, mengingat membutuhkan biaya maka akan dikembalikan ke satker masing-masing. (wahyu).

#bnnkbima

#stopnarkoba

#tolaknarkoba


Rabu, 4 Desember 2019

Kelurahan Bersinar: Dara, Antara Potensi dan Ancaman Bahaya Narkoba

Kelurahan Dara sebagai sebuah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pola pembangunan daerah yang ditempuh Pemerintah Kota Bima yang meliputi pelayanan umum pemerintahan, penyediaan fasilitas pelayanan umum dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Dara khususnya dan masyarakat Kota Bima umumnya.   Kelurahan Dara memiliki wilayah yang sangat potensial untuk dikembangkan, namun yang menjadi permasalahan adalah tidak terinventarisasinya potensi sehingga mengakibatkan dominasi pengembangan dan pengelolaan pada sektor-sektor yang dominan. Berbagai pola penyempurnaan dan perbaikan tetap diselaraskan dengan semangat desentralisasi, yang mendasarkan kepada penggalian potensi wilayah, sehingga dapat dicapai kemandirian pembangunan daerah yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Secara administratif Kelurahan Dara termasuk dalam Wilayah Kecamatan Rasana’E Barat, yang merupakan wilayah terluas yang ada di Kecamatan Rasana’E Barat, dengan luas wilayah 7.340 Ha, terdiri dari 6 Rukun Warga (RW) dan 17 Rukun Tetangga (RT), dengan pembagian lingkungan sebagai berikut :a) Lingkungan Tolodara;b) Lingkungan Danatraha;c) Lingkungan Dara;d) Lingkungan Binabaru;e) Lingkungan Wadumbolo; danf) Lingkungan Ni,u.   Kelurahan Dara yang masuk dalam wilayah Kecamatan Rasana’E Barat Kota Bima memiliki batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai Padolo Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Panda Kabupaten Bima Sebelah Barat : berbatasan dengan Teluk Bima Sebelah Timur : berbatasan dengan wilayah Kelurahan Sambinae   Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 354-145 Tahun 2019 tentang penetapan lokasi desa dan kelurahan bersinar Kelurahan Dara terpilih mewakili Kota Bima karena selama tiga tahun terakhir berdasarkan hasil survey Pemerintah Provinsi NTB Kelurahan Dara mampu bekerjasama dengan semua pihak termasuk mampu mengendalikan situasi keamanan dan ketertiban wilayah. Setidaknya ada 4 program unggulan yang telah digagas. Diantaranya pembentukan kelompok penyadaran masyarakat, sekolah persinggahan, penguatan gerakan anti narkoba dan upaya penindakan terhadap peredaran narkoba.(wahyu)https://www.youtube.com/watch?v=pFJXcAnF544&t=545s


Rabu, 4 Desember 2019

Kelurahan Bersinar: Dara, Antara Potensi dan Ancaman Bahaya Narkoba

Kelurahan Dara sebagai sebuah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pola pembangunan daerah yang ditempuh Pemerintah Kota Bima yang meliputi pelayanan umum pemerintahan, penyediaan fasilitas pelayanan umum dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Dara khususnya dan masyarakat Kota Bima umumnya.   Kelurahan Dara memiliki wilayah yang sangat potensial untuk dikembangkan, namun yang menjadi permasalahan adalah tidak terinventarisasinya potensi sehingga mengakibatkan dominasi pengembangan dan pengelolaan pada sektor-sektor yang dominan. Berbagai pola penyempurnaan dan perbaikan tetap diselaraskan dengan semangat desentralisasi, yang mendasarkan kepada penggalian potensi wilayah, sehingga dapat dicapai kemandirian pembangunan daerah yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Secara administratif Kelurahan Dara termasuk dalam Wilayah Kecamatan Rasana’E Barat, yang merupakan wilayah terluas yang ada di Kecamatan Rasana’E Barat, dengan luas wilayah 7.340 Ha, terdiri dari 6 Rukun Warga (RW) dan 17 Rukun Tetangga (RT), dengan pembagian lingkungan sebagai berikut :a) Lingkungan Tolodara;b) Lingkungan Danatraha;c) Lingkungan Dara;d) Lingkungan Binabaru;e) Lingkungan Wadumbolo; danf) Lingkungan Ni,u.   Kelurahan Dara yang masuk dalam wilayah Kecamatan Rasana’E Barat Kota Bima memiliki batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai Padolo Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Panda Kabupaten Bima Sebelah Barat : berbatasan dengan Teluk Bima Sebelah Timur : berbatasan dengan wilayah Kelurahan Sambinae   Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 354-145 Tahun 2019 tentang penetapan lokasi desa dan kelurahan bersinar Kelurahan Dara terpilih mewakili Kota Bima karena selama tiga tahun terakhir berdasarkan hasil survey Pemerintah Provinsi NTB Kelurahan Dara mampu bekerjasama dengan semua pihak termasuk mampu mengendalikan situasi keamanan dan ketertiban wilayah. Setidaknya ada 4 program unggulan yang telah digagas. Diantaranya pembentukan kelompok penyadaran masyarakat, sekolah persinggahan, penguatan gerakan anti narkoba dan upaya penindakan terhadap peredaran narkoba.(wahyu)https://www.youtube.com/watch?v=pFJXcAnF544&t=545s


Suara Masyarakat


DATA STATISTIK BNNP NUSA TENGGARA BARAT

55

Total Kasus Narkoba

83

Total Tersangka Kasus Narkoba

323

Total Pasien Penyalahgunaan

754

Jumlah Penggiat Anti Narkoba

82,309

Jumlah Sebaran Informasi